pasal 118 ayat 1 hir. , SH. pasal 118 ayat 1 hir

Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR, 189–198 Rbg) 4. Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. 1941-44) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (r. Hal ini juga sesuai dengan maksud gugatan yaitu permintaan atau permohonan langsung kepada 2 Isi Pasal 118 ayat (1) Pasal 118 ayat (1) HIR 1. Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat; b). Bagian 1. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Mahmud Kusuma, S. ” Gugatan mempunyai 2 bentuk yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3. Jo. 14. Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan. Bila tidak bertemu dengan orang yang dimaksud maka relaas harus disampaikan ke-pada Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang wajib dengan segera memberitahukan panggil-an itu (Pasal 390 ayat 1 HIR/718 RBG). Isi Pasal 118 ayat (1) HIR 1. Pasal 118 ayat 1 HIR dan d. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; $ . tuntutan hak. Terhadap asas ini Sudikno Mertokusumo 1977:21 menjelaskan sebagai berikut: a. 1. Berdasarkan Pasal 118 ayat(1) dan Pasal 121 ayat (4), panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap berikut ini: 1. Dalam kedua Pasal 6 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988, hal. Pasal 13 (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Bg jo. , MH. ; 23 cm. Bg sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu. Bg jo pasal 66 dan pasal 73 undang-undang Nomor 7. I. 3. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Bg yang berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang di minta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetentsi relatif. Menurut pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya – berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian . Sesui ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. Pasal itu mengatur:. Bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipunputusan belum berkekuatan hukum tetap,bahkan meskipun terhadap putusan tersebudi ajukan perlawananatau banding. Asas-Asas Hukum Acara Perdata. -. Setelah surat gugatan dibacakan. - Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada. Efa Laela Fakhriah dalam bukunya “Perbandingan HIR dan RBg Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia” menyebutkan bahwa HIR dan Reglement Buitengewesten (RBg) diberlakukan pasca kemerdekaan dengan ketentuan peralihan UUD 1945 serta UU Darurat No. Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam (pasal 2, 49 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 tahun 2006). Kuasa umum yaitu kuasa yang telah ditunjuk di dalam surat gugatan (pasal 118) atau pada waktu mengajukan gugatan lisan (pasal 120), sedangkan yang dimaksud. Pasal ini menyatakan bahwa “Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, tidak terikat kepada keterangan tertentu, melainkan harus bebas dalam penilaian hatinya menurut pertimbangan hati nuraninya. 1. Namun di luar asas tersebut, Pasal 118 ayat (3) HIR memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tempat tinggal Penggugat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni a. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) juncto Pasal 142 Rectsreglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120. (Pasal 3 ayat (1) PERMA. KOMPETENSI RELATIF (1) Ayat 1 : gugatan diajukan ke PN di wilayah tergugat bertempat tinggal (Actor Sequitur Forum Rei) Ayat 2 : bila tergugat > 1 orang. 7. Gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg). Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan : Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan; Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya). Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR: Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam, atau jika tidak. ditanda tangani oleh penggugat/ kuasanya. Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan: a). 618. Tuntutan hak yang dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. 1. Courtesy of Cekhukum. Actor Sequitor Forum Rei. wordpress. — Pasal 130 ayat (1), (2), dan (3) HIR dan pasal 154 ayat (1), (2), dan (3) RBg. I. R. Lex Privatum, Vol. Kompetensi Relatif Ayat 1 : gugatan diajukan ke PN di wilayah tergugat bertempat tinggal (Actor Sequitur Forum Rei) Ayat 2 : bila tergugat > 1 orang. IV/No. (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Pengggat. IV/No. benda tetap, berdasarkan forum rei sitae sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR). 31 Tahun 2014. Penyampaian Gugatan kepada Pengadilan Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan berdasarkan kompetensi relatif: · dalam bentuk surat gugatan (in writing),Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR / RIB Gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan wilayah hukum tempat kediaman/tempat tinggal Tergugat. kediaman/tempat tinggal (Pasal 118 HIR/142 RBG). Menurut Pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. c. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres No. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan. (udex ne procedat ex officio) vide pasal 118 HIr, 142 R. 3. Menurut pasal 118 ayat (1) HIR, guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Buku Ajar Hukum Acara Perdata. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat danOleh Deddy's Maret 20, 2017 Posting Komentar. 2. R. ” Pasal 207 HIR jo. Penjelasan Pasal 185 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Menurut penjelasan Mr. yang melakukan pemanggilan adalah juru sita PN (Pasal 388 j. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR . 1. 1. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting. Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan. Namun asas ini (actor sequitor forum rei) ada pengecualiannya yaitu: a. 1. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan : – Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan; – Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya). I. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). KEDUDUKAN PEMOHON ( LEGAL STANDING) Pemohon adalah perorangan warga negara, yang pada saat ini sedang yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pengujian materiil Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) H. Isi Jawaban Gugatan. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:. , SH. Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR: “ Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa. Tempat tinggal atau domisili adalah tempat dimana seseorang. Pasal 120. 1. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). 7. IV. JEPRI ORLANDO. R. Apakah yang dimaksud "alasan hukum" itu?Penjelasan Pasal 181 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Menurut pasal ini maka pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, dan menurut keadaan pembayaran ongkos perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki dan isteri,. 239K/Sip/1968. Terdahulu platform Hukumindo. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R. Menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Bg. Untuk permohonan pembatalan perkawinan, diajukan ke pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri atau suami atau istri. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun. “Surat-surat Edaran tersebut (SEMA No. R. Pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. , MH * 1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN: “Gugatan adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. KOMPETENSI RELATIF (1) Ayat 1 : gugatan diajukan ke PN di wilayah tergugat bertempat tinggal (Actor Sequitur Forum Rei) Ayat 2 : bila tergugat > 1 orang. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam pasal 118 ayat (1) herziene inlandsch reglement (“hir”) juncto pasal 142 rectstreglement voor de buitengewesten (“rbg”) untuk. Membayar Biaya Panjar Perkara Apabila gugatan diterima pihak pengadilan, selanjutnya cara mengajukan gugatan wanprestasi adalah Anda melakukan. Jika tergugatnya lebih dari satu orang, maka Penggugat dapat memilih salah satu dari Tergugat (Pasal 118 ayat (2) HIR/RBG). Resume Hukum Acara Perdata. Pasal 118 ayat (4) HIR,yang menyatakan bahwa Bila dengan surat sah dipilin dan. (2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakih negara dalam perkara Pemeriksaan perkara acara perdata diatur dalam titel IX HIR (titel IV Rbg), yaitu : 1. Penerapan Pasal 180 ayat 1 HIR dan Pasal 191 ayat 1 RBg bersifat fakultatif bukan imperatif, hakim tidak wajib mengabulkan akan tetapi dapat mengabulkan. Penetuan Kompetensi Relatif tersebut didasari oleh aturan yang menetapkan ke pengadilan mana, gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Bagi penggugat yang buta huruf ada ketentuan dalam pasal 120 untuk memaukan gugatannya. Dalam praktik pengadilan, khususnya hukum acara perdata, urgensinya dapat dipahami dari istilah ‘gugatan salah alamat’. diatur Pasal 118 HIR/142 RBg, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung juga bukan dalam posisi yang setara untuk mengenyampingkan HIR/RBg. 2. Berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran penentuan kewenangan mengadili secara relatif pengadilan adalah gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. 2 Isi Pasal 118 ayat (1) Pasal 118 ayat (1) HIR 1. Tresna dalam bukunya yang berjudul "Komentar H. Isi Jawaban Gugatan dapat mengandung beberapa hal : • Eksepsi (tangkisan/sanggahan). Dalam pengaturan tersebut terdapat perbedaan diksi antara dualisme peraturan hukum acara perdata. (Pasal 38 ayat (1. Pasal 121 ayat 1 HIR dan 1975 salah satunya adalah. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). dalam hukum acara perdata menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tergugat (actor sequitor forum rei). baru pengadilan akan mengabulkan. Bg. Agama/Mahkamah Syar’iyah (pasal 118 HIR, 142 R. “Bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan : Gugatan gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani Penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat. Sita jaminan atau biasa disebut dengan conservatoir beslag pada Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv bahwa menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut dan tujuannya, agar barang tidak digelapkan atau diasingkan oleh penggugat selama proses persidangan berlangsung,. Pasal 123 ayat (1) HIR. Pasal 118 HIR menyatakan bahwa seseorang yang memiliki hutang dan harta yang cukup untuk melunasinya, dapat diajukan gugatan oleh kreditur atau. Sesui ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. 132. Musyawarah dan putusan hakim (Pasal 178–187 HIR, 189–198 Rbg) 4. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (Actor sequitor forum rei) Psl 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 ayat 1 Rbg. “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”. Hukum perdata dan hukum acara perdata dilandaskan pada beberapa asas salah satunya yaitu asas actor sequitir forum rei. Coba jelaskan isi pasal 118 HIR asas apa yang terkandung pada pasal tersebut? Asas Actor Sequitur Forum Rei. Ketentuan tersebut sebagaimana digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Atau apabila dipilih tempat tinggal, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut (Pasal 11 ayat 4 HIR, 42 ayat 4 RBg). 1. Untuk dapat menyelesaikan melalui hakim, penggugat harus mengajukan. Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka. Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek. Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Penyampaian Surat Pernyataan Gugatan, Pemberitahuan Kepada yang Berkepentingan Sendiri Dan Pemberitahuan Surat-surat Resmi. dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 143 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum kepada subjek hukum lain atas sengketa perdata, baik berupa wanprestasi maupun kegiatan melawan hukum, dimana pihak yang mengajukan tuntutan hak (gugatan) mengalami kerugian langsung maupun kerugian meteriil. Dengan demikian, jika yang bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan adalah kuasa, maka sebelum itu dilakukannya, ia harus. Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 118 ayat (1) HIR. Berperkara tidak harus melalui Pengacara/advokat, Pasal 118 ayat (1), Pasal 123 HIR/Pasal 142 ayat (1), Pasal 14 R. , MH. I. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili,. 524 K/ Sip/ 1975 yang menyatakan, verzet terhadap verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam. :Tentang Pengajuan Surat Gugatan. ” “ pasal 130 ayat 2 HIR : jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana. 1. Dan didalam Pasal 19 tahun 1989 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun b. Sedangkan gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR. Pasal 118 ayat (1) HIR Asas: Actor Sequitur Forum Rei SRI LAKSMI A. com Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian. Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada. Prosedur Pengajuan Perkara Tingkat Pertama. 7 Tahun 1989); Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R. (RELEVANSI ANTARA PASAL 118 AYAT (1) HIR ATAU PASAL 142 AYAT (1) RBG DENGAN PASAL 66 DAN PASAL 73 UU NO. Defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebutBerdasarkan sistem hukum di Indonesia, yakni ketentuan pasal 125 HIR, pasal 129 HIR dan pasal 149 RBG, Putusan Verstek,. awambicara. I. 1 f Kompetensi absolut: Kewenangan. Apabila gugat diterima oleh pihak pengadilan, maka selanjutnya mengajukan wanprestasi dengan melakukan. 1. , SH. Bg. Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg.